 |
| Jual Beli Murabahah, Produk Unggulan Bank Syari'ah |
Jual beli Murabahah (Bai’ al-Murabahah)
demikianlah istilah yang banyak diusung lembaga keuangan tersebut sebagai
bentuk dari Financing (pembiayaan) yang memiliki prospek keuntungan yang cukup
menjanjikan. Sehingga semua atau hampir semua lembaga keuangan syari’ah
menjadikannya sebagai produk financing dalam pengembangan modal mereka.[1]
- al-Murabahah lil
Aamir bi Asy-Syira’
- al-Murabahah lil
Wa’id bi Asy-Syira’
- Bai’
al-Muwa’adah
- al-Murabahah
al-Mashrafiyah
- al-Muwaa’adah
‘Ala al-Murabahah.[2]
Kata al-Murabahah diambil dari bahasa Arab dari
kata ar-ribhu (الرِبْحُ) yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan).[4]
Sedangkan dalam definisi para ulama terdahulu adalah jual beli dengan modal
ditambah keuntungan yang diketahui.[5] Jadi,
murobahah adalah proses menjual barang dengan harga yang modalnya diketahui oleh
kedua belah pihak (penjual dan pembeli) dengan keuntungan yang juga diketahui
keduanya. Sehingga penjual menyatakan modalnya adalah seratus ribu rupiah dan
saya jual kepada kamu dengan keuntungan sepuluh ribu rupiah.
Syeikh Bakr Abu Zaid menyatakan: (Inilah pengertian yang ada dalam pernyataan mereka: Saya menjual barang ini dengan sistem murabahah… rukun akad ini adalah pengetahuan kedua belah pihak tentang nilai modal pembelian dan nilai keuntungannya, dimana hal itu diketahui kedua belah pihak maka jual belinya shohih dan bila tidak diketahui maka batil. Bentuk jual beli Murabahah seperti ini adalah boleh tanpa ada khilaf diantara ulama, sebagaimana disampaikan ibnu Qudaamah[6], bahkan Ibnu Hubairoh[7] menyampaikan ijma’ dalam hal itu demikian juga al-Kaasaani[8].) [9]
Inilah jual beli Murabahah yang ada dalam
kitab-kitab ulama fikih terdahulu. Namun jual beli Murabahah yang sedang marak
di masa ini tidaklah demikian bentuknya. Jual beli Murabahah sekarang berlaku
di lembaga-lembaga keuangan syari’at lebih komplek daripada yang berlaku dimasa
lalu[10].
Oleh karena itu para ulama kontemporer dan para peneliti ekonomi islam
memberikan definisi berbeda sehingga apakah hukumnya sama ataukah berbeda?
Secara sederhana, murabahah berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Murabahah dilaksanakan atas dasar saling rela atau suka sama suka dengan tidak keluar dari aturan agama Islam. Didalamnya tidak terdapat penipuan dan ketidak jujuran, dan yang pasti saling terbuka adalah salah satunya syarat dalam pelaksanaan sistem murabahah.
Menurut Abdul Mannan (1997 : 164), bahwa murabahah adalah kontrak yang bedasarkan perhitungan biaya ditambah sesuatu atau cost plus. Dalam hal ini berarti ada tambahan diluar dari harga pokok.
Menurut Warkum Sumitro (1996 : 36), murabahah adalah persetujuan jual beli sesuatu barang dengan harga sebesar harga poko ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Kesepakatan ini termasuk dengan pembayaran yang ditangguhkan dan juga meliputi cara pembayaran seekaligus.
Menurut A. Karnaen Purwaatmaja dan Syafi’i Antonio (1992 : 26), murabahah berarti pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan modal dan lebih jelasnya lagi adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penjual dan pembeli, pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan nasabah.
Muhammad Syafi’i Antonio (2000 : 145) mengemukakan bai’al murabahah adalah jual-beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam bai’al murabahah penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Misalnya pedagang eceran membeli komputer dari grosir dengan harga Rp. 10.000.000,-, kemudian ia menambahkan keuntungan sebesar Rp. 750.000,- dan ia menjual kepada si pembeli dengan harga Rp. 10.750.000,-. pada umumnya si pedagang eceran tidak akan memesan dari grosir sebelum ada pesanan dari calon pembeli dan mereka sudah menyepakati tentang lama pembiayaan, sebesar keuntungan yang akan diambil pedagang eceran, serta besarnya angsuran, kalau memang akan dibayar secara angsuran.
Jadi singkatnya murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli akad ini merupakan salah satu bentuk natural certainty contract, karena dalam murabahah ditentukan beberapa required of profitnya (keuntungan yang ingin diperoleh). Karena dalam definisinya disebut adanya “keuntungan yang disepakati”, karakteristik murabahah adalah sipenjual harus memberi tahu pemberian tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.
Selama akad belum berakhir maka harga jual beli tidak boleh berubah. Apabila terjadi perubahan maka akad tersebut akan menjadi batal. Cara pembayaran jangka waktunya disepakati angsuran ini disebut bai’bi tsaman ajil.
Melalui akad murabahah ini nasabah atau konsumen dapat memenuhi kebutuhan untuk memperoleh dan memiliki barang yang dibutuhkan tanpa harus menyediakan uang tunai lebih dulu. Dengan kata lain nasabah atau konsumen telah memperoleh pembayaran dari bank atau lembaga non bank.[11]
Diantara definisi yang disampaikan mereka adalah:
- Bank melaksanakan
realisai permintaan orang yang bertransaksi dengannya dengan dasar pihak
pertama (Bank) membeli yang diminta pihak kedua (nasabah) dengan dana yang
dibayarkan bank –secara penuh atau sebagian- dan itu dibarengi dengan
keterikatan pemohon untuk membeli yang ia pesan tersebut dengan keuntungan
yang disepakati didepan (diawal transaksi).[12]
- Lembaga keuangan
bersepakat dengan nasabah agar lembaga keuangan melakukan pembelian barang
baik yang bergerak (dapat dipindah) atau tidak. Kemudian nasabah terikat
untuk membelinya dari lembaga keuangan tersebut setelah itu dan lembaga
keuangan itupun terikat untuk menjualnya kepadanya. Hal itu dengan harga
didepan atau dibelakang dan ditentukan nisbat tambahan (profit) padanya
atas harga pembeliaun dimuka.[13]
- Orang yang ingin
membeli barang mengajukan permohonan kepada lembaga keuangan, karena ia
tidak memiliki dana yang cukup untuk membayar kontan nilai barang tersebut
dan karena penjual (pemilik barang) tidak menjualnya secara tempo.
Kemudian lembaga keuangan membelinya dengan kontan dan menjualnya kepada
nasabah (pemohon) dengan tempo yang lebih tinggi.[14]
- Ia adalah yang
terdiri dari tiga pihak; penjual, pembeli dan bank. Bank sebagai pedagang
perantara antara penjual pertama (pemilik barang) dan pembeli. Bank tidak
membeli barang tersebut disini kecuali setelah pembeli menentukan
keinginannya dan adanya janji memberi dimuka.[15]
Dari definisi diatas dan praktek yang ada di
lingkungan lembaga keuangan syariat didunia dapat disimpulkan ada tiga bentuk:
1. Pelaksanaan janji
yang mengikat dengan kesepakatan antara dua pihak sebelum lembaga keuangan
menerima barang dan menjadi miliknya dengan menyebutkan nilai keuntungannya
dimuka[16].
Hal itu dengan datangnya nasabah kepada lembaga keuangan memohon darinya untuk
membeli barang tertentu dengan sifat tertentu. Keduanya bersepakat dengan
ketentuan lembaga keuangan terikat untuk membelikan barang dan nasabah terikat
untuk membelinya dari lembaga keuangan tersebut. Lembaga keuangan terikat harus
menjualnya kepada nasabah dengan nilai harga yang telah disepakati keduanya
baik nilai ukuran, tempo dan keuntungannya.[17]
(ba’i al-murobahah)
2. Pelaksanaan janji (al-Muwaa’adah) tidak
mengikat pada kedua belah pihak. Hal itu dengan ketentuan nasabah yang ingin
membeli barang tertentu, lalu pergi ke lembaga keuangan dan terjadi antara
keduanya perjanjian dari nasabah untuk membeli dan dari lembaga keuangan untuk
membelinya. Janji ini tidak dianggap kesepakatan sebagaimana juga janji
tersebut tidak mengikat pada kedua belah pihak. Bentuk gambaran ini bisa dibagi
dalam dua keadaan:
a. Pelaksanaan janji tidak mengikat tanpa ada
penentuan nilai keuntungan dimuka.
b. Pelaksanaan janji tidak mengikat dengan
adanya penentuan nilai keuntungan yang akan diberikannya.[18]
3. Pelaksanaan janji mengikat lembaga keuangan
tanpa nasabah. Inilah yang diamalkan di bank Faishol al-Islami di Sudan. Hal
itu dengan ketentuan akad transaksi mengikat bank dan tidak mengikat nasabah
sehingga nasabah memiliki hak Khiyar (memilih) apabila melihat barangnya untuk menyempurnakan
transaksi atau menggagalkannya.[19]
Ø Pernyataan para Ulama terdahulu tentang Jenis jual beli Murobahah
Permasalahan jual beli murabahah KPP ini
sebenarnya bukanlah perkara kontemporer dan baru (Nawaazil) namun telah
dijelaskan para ulama terdahulu. Berikut ini sebagian pernyataan mereka:
Imam As-Syafi’i menyatakan: Apabila seorang
menunjukkan kepada orang lain satu barang seraya berkata: Belilah itu dan saya
akan berikan keuntungan padamu sekian. Lalu ia membelinya maka jual belinya
boleh dan yang menyatakan: Saya akan memberikan keuntungan kepadamu memiliki
hak pilih (khiyaar), apabila ia ingin maka ia akan melakukan jual-beli dan bila
tidak maka ia akan tinggalkan. Demikian juga jika ia berkata: ‘Belilah untukku
barang tersebut’. Lalu ia mensifatkan jenis barangnya atau ‘barang’ jenis apa
saja yang kamu sukai dan saya akan memberika keuntungan kepadamu’, semua ini
sama. Diperbolehkan pada yang pertama dan dalam semua yang diberikan ada hak
pilih (khiyaar). Sama juga dalam hal ini yang disifatkan apabila menyatakan:
Belilah dan aku akan membelinya darimu dengan kontan atau tempo. Jual beli
pertama diperbolehkan dan harus ada hak memilih pada jual beli yang kedua.
Apabila keduanya memperbaharui (akadnya) maka boleh dan bila berjual beli
dengan itu dengan ketentuan adanya keduanya mengikat diri (dalam jual beli
tersebut) maka ia termasuk dalam dua hal:
1.
Berjual beli sebelum penjual memilikinya.
2. Berada
dalam spekulasi (Mukhathorah).[20]
Imam ad-Dardier dalam kitab asy-Syarhu ash-Shaghir 3/129 menyatakan: al-’Inah adalah jual beli orang yang diminta darinya satu barang untuk dibeli dan (barang tersebut) tidak ada padanya untuk (dijual) kepada orang yang memintanya setelah ia membelinya adalah boleh kecuali yang minta menyatakan: Belilah dengan sepuluh secara kontan dan saya akan ambil dari kamu dengan dua belas secara tempo. Maka ia dilarang padanya karena tuduhan (hutang yang menghasilkan manfaat), karena seakan-akan ia meminjam darinya senilai barang tersebut untuk mengambil darinya setelah jatuh tempo menjadi dua belas.[21]
Jelaslah dari sebagian pernyataan ulama fikih terdahulu ini bahwa mereka menyatakan pemesan tidak boleh diikat untuk memenuhi kewajiban membeli barang yang telah dipesan. Demikian juga The Islamic Fiqih Academy (Majma’ al-Fiqih al-Islami) menegaskan bahwa jual beli muwaada’ah yang ada dari dua pihak dibolehkan dalam jual beli murabahah dengan syarat al-Khiyaar untuk kedua transaktor seluruhnya atau salah satunya. Apa bila tidak ada hak al-Khiyaar di sana maka tidak boleh, karena al-Muwaa’adah yang mengikat (al-Mulzamah) dalam jual beli al-Murabahah menyerupai jual beli itu sendiri, dimana disyaratkan pada waktu itu penjual telah memiliki barang tersebut hingga tidak ada pelanggaran terhadap larangan nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tentang seorang menjual yang tidak dimilikinya.[22]
Syeikh Abdul Aziz bin Baaz ketika ditanya tentang jual beli ini menjawab: Apabila barang tidak ada di pemilikan orang yang menghutangkannya atau dalam kepemilikannya namun tidak mampu menyerahkannya maka ia tidak boleh menyempurnakan akad transaksi jual belinya bersama pembeli. Keduanya hanya boleh bersepakat atas harga dan tidak sempurna jual beli diantara keduanya hingga barang tersebut dikepemilikan penjual.[23]
Ø Hukum Bai’ Murabahah dengan pelaksanaan janji yang tidak mengikat (Ghairu al-Mulzaam)
Telah lalu bentuk kedua dari murabahah dengan pelaksanaan janji yang tidak mengikat ada dua:
1.
Pelaksanaan janji tidak mengikat tanpa ada penentuan nilai keuntungan
dimuka. Hal ini yang rojih adalah boleh dalam pendapat madzhab Hanafiyah,
Malikiyah dan Syafi’iyah. Hal itu karena tidak ada dalam bentuk ini ikatan
kewajiban menyempurnakan janji untuk bertransaksi atau penggantian ganti
kerugian. Seandainya barang tersebut hilang atau rusak maka nasabah tidak menanggungnya.
Sehingga lembaga keuangan tersebut bersepekulasi dalam pembelian barang dan
tidak yakin nasabah akan membelinya dengan memberikan keuntungan kepadanya.
Seandainya salah satu dari keduanya berpaling dari keinginannya maka tidak ada
ikatan kewajiban dan tidak ada satupun akibat yang ditanggungnya.[24]
2.
Pelaksanaan janji tidak mengikat dengan adanya penentuan nilai keuntungan
yang akan diberikannya, maka ini dilarang karena masuk dalam kategori al-’Inah
sebagaimana disampaikan Ibnu Kholdun dalam kitabnya al-Muqaddimah dan inilah
yang dirojihkan Syeikh Bakr Abu Zaid.[25]
Ø DasarHukum
Yang dijadikan hukum tentang murabahah adalah Q.S Al-Baqarah ayat 275, yang artinya yaitu :
"Orang-orang
yang makan (mengambil) riba[26]
tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan
lantaran (tekanan) penyakit gila[27].
Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata
(berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah
telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah
sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil
riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu[28]
(sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang
kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka;
mereka kekal di dalamnya."
Dari ayat di a jual beli itu dihalalkan dan riba
itu di haramkan
Dari Su’aib ar-Rumi’ r.a, bahwa Rasulullah
bersabda :
عَنْ صَالِحٍ بْنِ مُهَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ
رَسُوْلُ اللهِ صَلََّّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ ثَلاَََثُ فِيْهِنََّ الْبَيْعَ
اِلَى اَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَاَخَلاَطُ الْبِرُّ بِالشَّحِيْرِ لِلْبَيْتِ لاَ
لِلْبَيْعِ
“Tiga hal yang di dalamya terdapat
keberkahan : jual-beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur
gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bahkan untuk dijual”.
(Subulussalam, HR. Ibnu Majah : 147).
Dalam surat lain An-nisa, ayat 29 yang dijadikan landasan hukum tentang murabahah adalah :
Artinya : “Hai orang-orang yang beriman janganlah
kamu memakan harta sesama dengan jalan yang bathil, kecuali dengan perniagaan
yang berlangsung dengan suka sama suka diantara kamu”. (Al-Qur’an dan terjemah
: Depag RI).
Dalam ayat tersebut dikemukakan bahwa dasar menjadikan perniagaan hal perniagaan adalah saling ridho antara kedua belah piahak walau terdapat keuntungan yang banyak.
“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah
tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka
hendaklah ada barang tanggungan yang dipegan (oleh yang berpiutang). akan
tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang
dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa
kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan
persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah
orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.
Maksud ayat diatas adalah “apabila sedang bermuamalah tidak secara tunai sedangkan tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (jag tanggungan itu diadakan bila satu sama lain tidak saling mempercayai. Namun apabila saling mempercayai antara pemberi pinjaman dan peminjam maka tidak diharuskan adanya tanggungan.
Risiko atas transaksi murabahah berdasarkan
pesanan yang bersifat mengikat ini adalah lebih kecil daripada transaksi
murabahah berdasarkan pesanan yang besifat tidak mengikat. Salah satu cara
mengikat nasabah adalah Bank Syariah meminta uang muka kepada nasabah dan harus
disetor ke Bank Syariah.
Produk merupakan alat pemuas kebutuhan konsumen.
Produk diciptakan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, sebab jika
produk tersebut tidak mengikuti selera dan keinginan konsumen maka pada
nantinya produk tersebut akan ditinggalkan konsumen. Berikut definisi produk
menurut Kotler ( 1993 : 124), mengemukakan sebagai berikut : “Produk adalah
sesuatu yang ditawarkan ke dalam pasar untuk diperhatikan, dimiliki, dipakai,
atau dikonsumsikan sehingga dapat memuaskan keinginan atau suatu kebutuhan”.
·
Penjual (Ba’i)
1). Bank
berhak menentukan supplier dalam pembelian barang
2). Apabila nasabah menunjukan supplier lain,
maka bank berhak melakukan penilaian terhadap supplier tersebut untuk
menentukan apakah supplier layak atau tidak (sesuai kriteria yang ditetapkan
oleh Bank)
3). Bank memberikan Purchase Order (PO) sesuai
kesepakatan dengan nasabah kepada supplier agar barang tersebut dikirim ke
nasabah
4). Bank akan langsung mentransfer uang
pembelian barang kepada penjual/supplier, bukan diberikan/ditranfer langsung
kepada nasabah.
·
Pembeli (Musytaria)
1).
Nasabah harus cakap hukum
2).
Memiliki kemauan dan kemampuan untuk membayar.
·
Objek jual beli
1).
Pembelian rumah / gedung atau sejenisnya
2).
Pembelian kendaraan / alat transfortasi
3).
Pembelian alat-alat industri
4).
Pembelian asset lain yang tidak bertentangan dengan Syari’at Islam.
·
Harga
1). Ketentuan harga jual (pricing) ditetapkan
diawal perjanjian dan tidak boleh berubah selama waktu perjanjian
2). Apabila nasabah memberikan uang maka (down
payment) pada saat yang sama, maka uang muka nasabah tersebut sudah dianggap
sebagai angsuran pertamanya. Secara otomatis pula merugikan jumlah total
angsuran / kewajiban yang harus dibayar. Akad jual beli yang dibuat antara bank
dan nasabah tetap berpedoman kepada harga jual beli awal yang telah disepakati
bersama dan tergantung dalam perjanjian pembiayan.
·
Ijab Qobul (lihat pada lampiran: contoh akad murobahah)
·
Syarat Murabahah (jual beli)
a)
Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah
b)
Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
c)
Kontrak harus bebas dari riba
d)
Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang
sesudah pembelian
e)
Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian,
misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
Secara prinsip jika syarat dalam (a), (d), atau
(e) tidak dipenuhi, maka pembeli memiliki pilihan :
1)
Melanjutkan pembelian seperti apa adanya
2)
Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang
dijual
3)
Membatalkan kontrak.
Jual beli secara Al murabahah diatas hanya untuk
barang atau produk yang telah dikuasai atau dimiliki oleh penjual pada waktu
negosiasi dan berkontrak. Bila produk tersebut tidak dimiliki penjual, sistem
yang digunakan adalah murabahah kepada pemesan pembeli (murobahah KPP), hal ini
dinamakan demikian karena si penjual semata-mata mengadakan barang untuk
memenuhi kebutuhan si pembeli yang memesannya.
Menurut Yazid (2001 : 227), harga adalah
pertimbangan penetapan sebuah jasa mencakup biaya-biaya yang moneter dan non
moneter yang sebuah jasa mencakup pengorbanan-pengorbanan berupa waktu,
upaya-upaya yang bersifat fisik biaya-biaya sensor dan biaya-biaya psikologis. Menurut
Adrian Payne ( 2000 : 28), harga adalah harga yang dibayar dan cara-cara atau
syarat-syarat yang berhubungan dengan penjualannya.
Harga dalam istilah murabahah adalah margin
keuntungan. Penetapan harga merupakan hal yang sangat sulit diantara
unsur-unsur pemasaran. Dalam penetapan harga harus diperhatikan dan
dipertimbangkan mengenai situasi dan kompetensi dan nilai jasa yang diinginkan
oleh konsumen. Setiap perusahaan yang menetapkan harga akan memilki beberapa
tujuan. Adapun beberapa contoh tujuan penetapan harga diantaranya adalah :
- Mendapatkan
posisi pasar
- Mencari kinerja
keuangan
- Penentuan posisi
produk
- Merangsang
permintaan
- Mempengaruhi
keuangan
Dalam melakukan analisa pihak perbankan syariah
terhadap nasabah, tentang kelayakan nasabah untuk melakukan pembiayaan tersebut
dan layak untuk menerima pembiayaan tersebut setelah melalui beberapa proses
analisa, diantaranya adalah sebagai berikut :
a. Carakter
Manfaat dari penilaian soal character
ini untuk mengetahui sampai sejauh mana tingkat kejujuran dan integritas secara
tekad baik yaitu kemauan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dari calon
debitur.
b. Capacity
Yaitu suatu penilaian kepada calon
debitur mengenai kemampuan melunasi kewajiban-kewajibannya dari kegiatan usaha
yang dilakukannya yang akan dibiayai dengan kredit dari bank.
c. Capital
Yaitu jumlah dana/modal sendiri yang
dimiliki oleh calon debitur. Hal ini kelihatannya kontradiktip dengan tujuan
kredit yang berfungsi sebagai penyedia dana. Namun memang demikianlah halnya
dalam kaitan business yang murni, semakin kaya seseorang ia semakin dipercaya
untuk memperoleh kredit.
d. Colateral
Yaitu barang-barang jaminan yang
diserahkan oleh peminjam/debitur sebagai jaminan atas kredit yang diterimanya.
Manfaat collateral yaitu sebagai alat pengamanan apabila usaha yang dibiayai
dengan kredit tersebut gagal atau sebab-sebab lain dimana debitur tidak mampu
melunasi kreditnya dari hasil usahanya yang normal.
e. Condition
Yaitu situasi dan kondisi politik,
sosial, ekonomi, budaya dan lain-lain yang mempengaruhi keadaan perekonomian
pada suatu saat maupun untuk suatu kurun waktu tertentu yang kemungkinannya
akan dapat mempengaruhi kelancaran usaha dari perusahaan yang memperoleh
kredit.
f. Constraint
Yang dimaksud dengan constraint disini
yaitu batasan-batasan atau hambatan-hambatan yang tidak memungkinkan seseorang
melakukan busniess di suatu tempat. (Teguh Pudjo Muljono : 1990 : 11).
Menurut Barmantyo Djohan Putro, Risiko adalah
ketidakpastian yang tidak diketahui tingkat probabilitas kejadiannya, atau
resiko adalah ketidak pastian yang bisa dikuantitaskan yang dapat menyebabkan
kerugian atau kehilangan.
Mu’amalah jual beli murabahah KPP melalui beberapa langkah tahapan, diantara yang terpenting adalah:
1.
Pengajuan permohonan nasabah untuk pembiayaan pembelian barang.
a. Penentuan pihak yang berjanji untuk membeli
barang yang diinginkan dengan sifat-sifat yang jelas.
b. Penentuan pihak
yang berjanji untuk membeli tentang lembaga tertentu dalam pembelian barang
tersebut.
2.
Lembaga keuangan mempelajari formulir atau proposal yang diajukan
nasabah.
3.
Lembaga keuangan mempelajari barang yang diinginkan.
4.
Mengadakan kesepakatan janji pembelian barang.
a. Mengadakan perjanjian yang mengikat.
b. Membayar sejumlah jaminan untuk menunjukkan
kesungguhan pelaksanaan janji.
c. Penentuan nisbat keuntungan dalam masa
janji.
d. Lembaga keuangan mengambil jaminan dari
nasabah ada masa janji ini.
5.
Lembaga keuangan mengadakan transaksi dengan penjual barang (pemilik
pertama).
6.
Penyerahan dan kepemilikan barang oleh lembaga keuangan.
7.
Transaksi lembaga keuangan dengan nasabah.
a. Penentuan harga barang.
b. Penentuan biaya pengeluaran yang memungkinkan
untuk dimasukkan kedalam harga.
c. Penentuan nisbat keuntungan (profit).
d. Penentuan syarat-syarat pembayaran.
e. Penentuan jaminan-jaminan yang dituntut.
Aqad ganda (Murakkab) dalam Murabahah KPP bentuk ini.[30]
a. Pemohon atau
pemesan barang dan ia adalah pembeli barang dari lembaga keuangan.
b. Penjual barang kepada lembaga keuangan.
c. Lembaga
keuangan yang memberi barang sekaligus penjual barang kepada pemohon atau
pemesan barang.
2. Ada
dua akad transaksi yaitu:
a.
Akad dari penjual barang kepada lembaga keuangan.
b.
Akad dari lembaga keuangan kepada pihak yang minta dibelikan (pemohon).
3. Ada
tiga janji yaitu:
a. Janji dari lembaga keuangan untuk membeli
barang.
b. Janji mengikat dari lembaga keuangan untuk
membali barang untuk pemohon.
c. Janji mengikat dari pemohon (nasabah) untuk membeli barang tersebut dari lembaga keuangan.
Dari sini jelaslah bahwa jual beli murabahah KPP ini adalah jenis akad berganda (al-’Uquud al-Murakkabah) yang tersusun dari dua akad, tiga janji dan ada tiga pihak. Setelah meneliti muamalah ini dan langkah prosesnya akan tampak jelas ada padanya dua akad transaksi dalam satu akad transaksi, namun kedua akad transaksi ini tidak sempurna prosesnya dalam satu waktu dari sisi kesempurnaan akadnya, karena keduanya adalah dua akad yang tidak diikat oleh satu akad. Bisa saja disimpulkan bahwa dua akad tersebut saling terkait dengan satu sebab yaitu janji yang mengikat dari kedua belah pihak yaitu lembaga keuangan dengan nasabahnya.
Berdasarkan hal ini maka jual beli ini menyerupai pensyaratan akad dalam satu transaksi dari sisi yang mengikat sehingga dapat dinyatakan dengan uangkapan: Belikan untuk saya barang dan saya akan berikan untung kamu dengan sekian.
Hal ini karena barang pada akad pertama tidak dimiliki oleh lembaga keuangan, namun akan dibeli dengan dasar janji mengikat untuk membelinya. Dengan melihat kepada muamalah ini dari seluruh tahapannya dan kewajiban-kewajiban yang ada padanya jelaslah bahwa ini adalah Mu’amalah Murakkabah secara umum dan juga secara khusus dalam tinjauan kewajiban yang ada dalam muamalah ini. Berbeda dengan Murabahah yang tidak terdapat janji yang mengikat (Ghairu al-Mulzaam) yang merupakan akad yang tidak saling terikat, sehingga jelas hukumnya berbeda.
Hukumnya
Yang rojih dalam masalah ini adalah tidak boleh
dengan beberapa argumen di antaranya:
a. Kewajiban mengikat dalam janji pembelian
sebelum kepemilikan penjual barang tersebut, masuk dalam larangan Rasulullah
shallallahu ‘alaihi wa sallam menjual barang yang belum dimiliki. Kesepakatan
tersebut pada hakekatnya adalah akad dan bila kesepakatan tersebut diberlakukan
maka ini adalah akad batil yang dilarang, karena lembaga keuangan ketika itu
menjual kepada nasabah sesuatu yang belum dimilikinya.
b. Muamalah seperti ini termasuk al-Hielah
(rekayasa) atas hutang dengan bunga, karena hakekat transaksi adalah jual uang
dengan uang lebih besar darinya secara tempo dengan adanya barang penghalal
diantara keduanya.
c. Murabahah jenis ini masuk dalam larangan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam hadits yang berbunyi:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang
dari dua transaksi jual beli dalam satu jual beli (HR at-Tirmidzi dan
dishohihkan al-Albani dalam Irwa’ al-Gholil 5/149)
Al-Muwaa’adah apabila mengikat kedua belah pihak maka menjadi aqad (transaksi) setelah sebelumnya hanya janji, sehingga ada disana dua akad dalam satu jual beli.[31]
Syeikh Bakar bin Abdillah Abu Zaid menjelaskan
ketentuan diperbolehkannya jual beli murabahah KPP ini dengan menyatakan bahwa
jual beli Muwaa’adah diperbolehkan dengan tiga hal:
- Tidak terdapat
kewajiban mengikat untuk menyempurnakan transaksi baik secara tulisan
ataupun lisan sebelum mendapatkan barang dengan kepemilikan dan serah
terima.
- Tidak ada
kewajiban menanggung kehilangan dan kerusakan barang dari salah satu dari
dua belah pihak baik nasabah atau lembaga keuangan, namun tetap kembali
menjadi tanggung jawab lembaga keuangan.
- Tidak terjadi
transaksi jual beli kecuali setelah terjadi serah terima barang kepada
lembaga keuangan dan sudah menjadi miliknya.[32]
DAFTAR PUSTAKA
Al-Qur’an dan terjemah : Depag RI
al-’Uqud
al-Maaliyah al-Murakkabah – Dirasah Fiqhiyah Ta’shiliyah wa Tathbiqiyah-, DR.
Abdullah bin Muhammad bin Abdullah al-’Imraani, cetakan pertama tahun 1427 H,
Kunuz Isybiliya`
Fiqhu
an-Nawaazil –Qadhaya Fiqhiyah al-Mu’asharah-, DR. Bakr bin ABdillah abu Zaid,
cetakan pertama tahun 1416 H, Muassasah ar-Risalah.
al-Bunuuk
al-Islamiyah Baina an-Nazhoriyah wa at -Tathbiiq, Prof. DR. Abdullah
Ath-Thoyaar, cetakan kedua tahun 1414 H , Dar al-Wathon.
Bank Syariah
dari Teori ke Praktek, Muhammad Syafi’I Antonio, cetakan kesembilan tahun 2005
M, Gema Insani Press.
Himpunan Fatwa
Dewan Syari’ah Nasional MUI, edisi revisi tahun 2006 M, cetakan ketiga tahun
1427 H.
al-Fiqhu
al-Muyassar-Qismu al-Mu’amalaat- Prof. DR. Abdullah Ath-Thoyaar, prof. DR.
Abdulah bin Muhammad al-Muthliq dan DR. Muhammad bin Ibrohim Al Musa, cetakan
pertama tahun 1425 H , Dar al-Wathon.
Kholid Syamhudi, Lc., Artikel Mengenal Jual Beli
Murobahah.
www.ekonomisyariat.com/fikih-ekonomi-syariat/commengenal-jual-beli-murabahah.html
[1] Lihat al-Bunuuk
al-Islamiyah Baina an-Nazhoriyah wa at-Tathbiiq, Prof. DR. Abdullah Ath-Thoyaar
hal. 307.
[2] Kelima nama ini
disebutkan dalam al-’Uquud al-Maliyah al-Murakkabah hal 260-261.
[3] Lihat Bank Syari’ah dari
Teori ke Praktek, Muhammad Syafi’I Antonio, hal 103
[4] Lihat al-Qaamus al-Muhith
hal. 279
[5] Al-’Uquud al-Murakkabah hal 257
[6] Al-Mughni 4/259
[7] Al-Ifashoh 2/350 dinukil
dari Fiqhu an-Nawaazil, Bakr bin Abdillah Abu Zaid 2/64
[8] Bada’i ash-Shanaa’i 7/92
[9] Fiqhu an-Nawaazil, Bakr
bin Abdillah Abu Zaid 2/64.
[10] Menurut Afiqoh Qgustin, staf salah satu Bank Syari’ah.
[11] Drs. Zainul Arifin : 2006 : 23
[12] Bai’ al-Murabahah lil
Aamir bi asy-Syira’ karya Saami Hamud dalam kumpulan Majalah Majma’ al-Fiqh
al-Islami edisi kelima (2/1092) dinukil dari al-’Uquud al-Maaliyah
al-Murakkabah hal. 257
[13] Lihat Bai’ al-Murabahah
Kamaa Tajriha al-Bunuuk al-Islamiyah Muhammad al-Asyqar hal. 6-7 dinukil dari
al-’Uquud al-maaliyah al-Murakabah hal. 257
[14] al-’Uquud al-Maliyah
al-Murakkabah hal 258.
[17] al-’Uquud al-Maliyah al-Murakkabah hal 259.
[18] Lihat Fikih Nawazil 2/90 dan al-’Uquud al-Maliyah al-Murakkabah hal 259
[19] Lihat al-Bunuuk al-Islamiyah Baina an-Nazhoriyah wa at-Tathbiiq hal. 308.
[20] Lihat al-Umm, dinukil dari Fikih Nawazil 2/88-89
[21] Dinukil dari Fikih
Nawazil 2/88.
[22] Lihat al-’Uquud al-Maliyah
al-Murakkabah hal. 267.
[23] Majalah al-Jami’ah al-Islamiyah edisi satu tahun
kelima Rajab 1392 hal 118 dinukil dari al-Bunuuk al-Islamiyah hal. 308
[24] Lihat Fikih Nawazil 2/90.
[25] ibid
[26] Riba itu
ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang
disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu
barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang
yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi
dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang
berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.
[27] Maksudnya: orang yang mengambil
Riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan.
[28] Riba yang sudah diambil
(dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan.
[29] (Muhammad Syafi’i Antoni : 2000 : 146 )
[30] Lihat al-’Uquud al-Maliyah al-Murakkabah hal. 265-266
Posting Komentar untuk "Jual Beli Murabahah, Produk Unggulan Bank Syari'ah"
Sehat selalu dan terimakasih!